SURABAYA (BM) - Ruh Pemerintahan itu terletak pada pelaksanaan pemilu, hal itu diungkapkan Dr. Sri Setyadji, SH, MHum, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) - Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Jatim Periode 2022-2024, dalam diskusi yang digelar Bawaslu Kota Surabaya, di hotel Majapahit, Jumat (24/10/2025) malam.

Diskusi yang bertajuk “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Dalam Menjaga Eksistensi Bawaslu Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu Yang Berintegritas selain dihadiri Komisioner Bawaslu dan Forkopimda Kota Surabaya juga tampak hadir sebagai pembicara Zulfikar Arse Sadikin, SIP MSi, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Airlangga Pribadi Dosen Unair dan Deda Rainditya (Sekretaris KIPP Jawa Timur).

Sri Setyadji, menjelaskan, penguatan kelembagaan dan berintegritas sebenarnya sudah ada putusan MK nomor 104 itu, bahwa Bawaslu sekarang mempunyai otorisasi yang lebih dari pemilu sebelumnya.

“Setiap ada sengketa Pilkada, kalau temuan dari Bawaslu itu sudah diputuskan sehingga perlu untuk dilaksanakan, kalau kemarin kan juga ada rekomendasi dan penguatannya kedua bagaimana sinergitas antar penyelenggara pemilu dan peserta pemilu itu yang penting” ujar pria yang juga sebagai Dosen FH Untag Surabaya.

“Penyelenggara pemilu disuruh berintegritas, kalau peserta pemilu tidak berintegritas, ya sama saja. Makanya perlu antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu sama-sama berintegritas,” imbuhnya.

Tak hanya itu, yang ketiga sambungnya, Pemerintah jangan memberikan sebuah interaksi-interaksi yang bersifat interkoneksi atau intervensi itu tidak akan berintegritas, hilangkan norma-norma itu.

“Jadi integritasnya melekat pada personalitinya, bukan pada lembaga. Berikan mereka independensi atau kebebasan” tegas Setyadji. Menurutnya, dengan adanya independensi itu baik peserta, penyelengara dan pemerintah tidak perlu cawe-cawe (ikut campur) sehingga demokrasi Pemilu akan demokratis.

“Kemudian, partisipasi masyarakat, dimulai dari pendidikan SMP sudah dikenalkan tentang apa itu pemilu dan apa akibat kalau pemilu tidak demokratis. Itu mereka harus tahu,” ulasnya.

“Sehingga pada saat lulus SMA, mempunyai hak pilih, mereka tahu, aku milikku keliru, bahwa negaraku masih tetap seperti ini. Karena itu, ruh dari negara atau pemerintah itu dari Pemilu,” pungkas Setyadji.